Lombok Barat, jejakpena.com — Tokoh masyarakat Lombok Barat, Ramli Ahmad, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan daerah. Ia menegaskan pentingnya memberikan ruang dan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk bekerja secara profesional, khususnya dalam merespons dinamika pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang sempat melibatkan mantan kepala daerah.
Menurut Ramli, peristiwa OTT tersebut seharusnya dijadikan momentum transformatif untuk membenahi sistem birokrasi, memperkuat integritas aparatur, dan menjamin pelayanan publik tetap berjalan optimal. Namun, ia mengingatkan agar langkah pembenahan tidak terdistorsi oleh agenda kelompok, tekanan politik, maupun polemik yang minim argumentasi faktual.
“Saya mendukung penuh Pemkab Lombok Barat untuk terus bekerja membenahi birokrasi dan menjaga mutu pelayanan publik. Jangan sampai energi pemerintah terkuras habis hanya untuk merespons polemik berkepanjangan, sementara pemenuhan kebutuhan masyarakat justru terabaikan,” tegas Ramli Ahmad Selasa (27/10/26).
Ia menekankan bahwa birokrasi adalah instrumen pelayanan publik, bukan arena kontestasi kepentingan politik antarkelompok. Oleh karena itu, setiap konstruksi kritik dan tuntutan masyarakat sepatutnya diorientasikan pada perbaikan sistemik, bukan sekadar memicu kegaduhan publik.
Menanggapi sorotan publik terkait proses seleksi dan penataan jabatan strategis di lingkungan Pemkab Lombok Barat, Ramli meminta masyarakat untuk bersikap bijak dan objektif. Publik diimbau tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum menguji fakta, dokumen, dan regulasi yang berlaku.
Ia menegaskan, selama tahapan seleksi telah berjalan sesuai dengan prosedur operasional dan ketentuan hukum, maka legitimasi keputusannya harus dinilai berdasarkan indikator capaian serta kepatuhan aturan yang transparan.
“Keputusan yang belum terbukti melanggar aturan jangan dipersoalkan hanya karena tidak memuaskan ekspektasi pihak tertentu. Jika ada indikasi pelanggaran, sampaikan dengan bukti yang sah. Sebaliknya, jika tidak ada bukti memadai, jangan membangun narasi yang berpotensi mereduksi kepercayaaan publik terhadap institusi pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ramli menggarisbawahi bahwa peristiwa OTT harus menjadi peringatan kolektif bagi seluruh jajaran aparatur untuk memperketat pengawasan internal, meningkatkan transparansi anggaran, serta meminimalisasi potensi konflik kepentingan.
Kendati demikian, seluruh evaluasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap wajib berpijak pada koridor manajemen ASN, prinsip sistem merit, serta asas kepastian hukum.
“Kita semua menghendaki birokrasi yang bersih, tetapi proses penegakannya pun harus dilakukan secara bersih dan taat hukum. Niat baik untuk memperbaiki pemerintahan jangan sampai melahirkan preseden buruk akibat keputusan yang diambil secara presipitatif, tanpa dasar hukum yang sah, apalagi hanya sekadar mengakomodasi kehendak sekelompok pihak,” tutupnya.
(jejakpena.com/Red)



0 Komentar